Pada hari Minggu, 23 November 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang telah tercatat secara resmi. Kegiatan ini bertempat di Sekretariat DPD Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI), Dusun Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BPPI, Sudaryanto, serta tim dari Kesbangpol Kabupaten Magelang.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kesbangpol memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi organisasi. Organisasi diketahui telah mengalami perubahan signifikan, termasuk perpindahan lokasi sekretariat serta dinamika kepengurusan dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat adanya pengunduran diri sejumlah pengurus dan anggota akibat perbedaan pandangan di internal organisasi, yang berdampak pada menurunnya jumlah anggota aktif secara signifikan. Selain itu, disampaikan pula bahwa sebagian mantan anggota membentuk organisasi baru dengan nama Garuda Jaya, yang saat ini masih dalam tahap pengurusan administrasi dan legalitas. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kesbangpol memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi organisasi, permasalahan internal yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang direncanakan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pembinaan dan pengawasan lanjutan agar keberadaan ormas tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kesbangpol Kabupaten Magelang juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Magelang di Sekretariat FKUB. Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi program dan aktivitas FKUB selama satu tahun terakhir, sekaligus mengidentifikasi kendala serta menyusun strategi penguatan program ke depan.

Selama satu tahun terakhir, FKUB Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain audiensi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, koordinasi dengan pemerintah daerah, dialog lintas agama, penguatan moderasi beragama, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. FKUB juga menjalankan tugas teknis, seperti survei rumah ibadah dan pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan. Dalam audiensi bersama Bupati Magelang, pemerintah daerah menyampaikan dukungan tambahan terhadap FKUB berupa penambahan anggaran sebesar Rp50.000.000 serta satu unit kendaraan operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan FKUB. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran FKUB dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama. Evaluasi lapangan juga mencatat beberapa temuan penting, di antaranya keberadaan klenteng di wilayah Muntilan yang digunakan oleh lebih dari satu umat beragama, serta kondisi rumah ibadah di Kabupaten Magelang yang sebagian besar didirikan oleh penganut agama yang tidak berasal dari lingkungan setempat. Sesuai regulasi yang berlaku, pendirian rumah ibadah mensyaratkan minimal 90 orang penganut dari masyarakat sekitar, dengan mekanisme perizinan yang saat ini harus melalui pemerintah kelurahan sebelum diteruskan ke FKUB.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa FKUB terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek kelembagaan dan pendataan. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap penguatan FKUB, termasuk melalui penambahan anggaran dan sarana pendukung operasional.