Dasar Hukum Perizinan

DASAR HUKUM

1.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

5.  Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang;

6.  Surat Edaran Sekda Nomor 440.1/ 1672/ 01.02/ 2020 tentang Mekanisme Penerapan Persiapan Menuju Tatanan Kenormalan Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Magelang.